Kemendikdasmen menerapkan Kurikulum Penanggulangan Dampak Bencana di wilayah terdampak banjir dan longsor Sumatera. Langkah strategis ini memastikan layanan pendidikan tetap berjalan di tengah situasi krisis.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengumumkan kebijakan tersebut dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (30/12/2025). Ia menegaskan pendidikan tidak boleh terhenti meskipun satuan pendidikan berada dalam kondisi darurat.

“Dengan menyesuaikan kebijakan terhadap kondisi lapangan serta memperkuat peran pemerintah daerah dan satuan pendidikan, Kemendikdasmen memastikan setiap anak tetap memiliki kesempatan untuk belajar dan melanjutkan pendidikannya, meskipun berada dalam situasi yang penuh keterbatasan,” ujar Mendikdasmen.

Kebijakan ini berfokus pada penguatan kompetensi minimum esensial seperti literasi dan numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, serta dukungan psikososial melalui pembelajaran adaptif.

Tiga Fase Penerapan Kurikulum Khusus

Penerapan Kurikulum Penanggulangan Dampak Bencana berlangsung secara bertahap sesuai dengan fase pemulihan pascabencana. Kemendikdasmen merancang tiga skenario untuk di terapkan mulai semester genap tahun 2026.

Fase pertama yaitu tanggap darurat berlangsung selama 0 sampai 3 bulan. Pada fase ini, Kemendikdasmen menyederhanakan kurikulum menjadi kompetensi esensial.

Materi pembelajaran mencakup literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, serta informasi mitigasi bencana. Kemendikdasmen juga mengembangkan bahan belajar darurat dengan metode pembelajaran yang sangat fleksibel.

“Kemudian dukungan psikososial terintegrasi dalam pembelajaran, kemudian asesmen yang sangat sederhana, tidak ada asesmen formatif atau sumatif yang kompleks, fokus pada kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid,” jelas Mu’ti.

Fase Pemulihan Dini 3-12 Bulan

Fase kedua yaitu pemulihan dini berlangsung selama 3 sampai 12 bulan pascabencana. Pada fase ini, Kemendikdasmen menerapkan kurikulum adaptif berbasis krisis dengan integrasi mitigasi bencana ke mata pelajaran yang relevan.

Program pemulihan pembelajaran mengedepankan fleksibilitas dan di ferensiasi. Jadwal pembelajaran di sesuaikan dengan kondisi siswa yang mungkin masih mengungsi.

Kemendikdasmen juga menerapkan blended atau hybrid learning jika memungkinkan. Pengelompokan siswa berdasarkan tingkat capaian murid untuk memastikan pembelajaran efektif.

Sistem asesmen dalam masa transisi berbasis portofolio atau unjuk kerja sederhana. Remedial berkelanjutan di peruntukkan untuk murid yang terdampak berat.

Selain itu, Kemendikdasmen melakukan penilaian perkembangan sosio-emosional murid untuk memantau kondisi psikologis mereka pascabencana.

Fase Pemulihan Lanjutan 1-3 Tahun

Para murid akan belajar dengan integrasi permanen pendidikan kebencanaan. Kemendikdasmen juga melakukan penguatan kualitas pembelajaran secara menyeluruh.

Pembelajaran inklusif berbasis ketahanan menjadi fokus utama pada fase ini. Sistem monitoring dan evaluasi pendidikan darurat di terapkan untuk memastikan kualitas pembelajaran.

“Fase ini di peruntukkan ke beberapa sekolah yang memang betul-betul hilang dan harus di bangun sekolah baru yang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun,” ungkap Mu’ti.

4.149 Sekolah Terdampak Bencana

Data Kemendikdasmen per 30 Desember 2025 mencatat sebanyak 4.149 satuan pendidikan terdampak bencana di tiga provinsi. Rinciannya mencakup 2.756 sekolah di Aceh, 443 sekolah di Sumatera Barat, dan 950 sekolah di Sumatera Utara.

Dari jumlah tersebut, 3.508 sekolah sudah dapat beroperasi kembali. Sementara itu, 587 sekolah masih dalam proses pembersihan dan 54 sekolah melaksanakan pembelajaran di tenda darurat.

“Sekolah yang sudah bisa beroperasi untuk di Aceh ada 2.226 atau 81 persen, kemudian di Sumatera Barat 380 atau 86 persen, dan di Sumatera Utara 902 atau 95 persen. Total keseluruhan sekolah yang sudah bisa beroperasi 85 persen,” papar Mu’ti.

Sebanyak 54 sekolah tidak bisa di gunakan karena kerusakan yang sangat serius. Bahkan sebagian sekolah sudah rusak total sehingga kegiatan belajar harus di lakukan di tenda.

6.431 Ruang Kelas Rusak

Bencana banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025 merusak 6.431 ruang kelas di tiga provinsi terdampak. Selain itu, 3.489 unit sarana prasarana lainnya seperti laboratorium, perpustakaan, UKS, tempat ibadah, dan perangkat IFP mengalami kerusakan.

Kemendikdasmen juga mencatat 3.420 unit toilet mengalami kerusakan. Kondisi ini menambah tantangan dalam pemulihan layanan pendidikan.

Bencana berdampak langsung terhadap 276.249 siswa serta 25.936 guru dan tenaga kependidikan. Banyak dari mereka kehilangan materi pembelajaran, buku, maupun perlengkapan sekolah.

Seluruh jenjang pendidikan terdampak bencana ini. Data mencakup PAUD 767 sekolah, SD 1.343 sekolah, SMP 621 sekolah, SMA 268 sekolah, SMK 136 sekolah, PKBM 23 sekolah, SLB 30 sekolah, dan LKP 86 sekolah.

Pembelajaran Fleksibel dan Adaptif

Kemendikdasmen memberikan keleluasaan dalam menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran di tiga provinsi terdampak bencana. Anak-anak harus tetap melaksanakan proses pembelajaran dan terpenuhi hak belajarnya.

Mu’ti menegaskan para siswa bisa menyesuaikan kondisi saat belajar-mengajar. Mereka tidak perlu memaksakan untuk melaksanakan kegiatan secara normal seperti di sekolah yang tidak terdampak bencana.

“Karena kondisi yang berbeda-beda, mereka tidak harus belajar sebagaimana yang normal. Artinya, mereka boleh saja tidak pakai seragam, boleh saja tidak pakai sepatu, dan yang lain-lainnya, termasuk kurikulumnya juga kita rancang secara khusus,” ucap Mu’ti.

Pembelajaran bagi peserta didik terdampak bencana akan di mulai kembali pada 5 Januari 2026 dengan pendekatan fleksibel dan adaptif.

Bantuan Rp32 Miliar untuk Guru Terdampak

Sebagai bagian dari upaya pemulihan, Kemendikdasmen menyalurkan Tunjangan Khusus kepada guru dan tenaga kependidikan yang terdampak bencana. Total bantuan mencapai Rp32 miliar untuk 16.467 pendidik dan tenaga kependidikan.

Rincian bantuan per provinsi yaitu Aceh menerima Rp15,7 miliar untuk 7.861 sasaran. Sumatera Barat menerima Rp5,5 miliar untuk 2.795 sasaran.

Sumatera Utara menerima Rp11,5 miliar untuk 5.783 sasaran. Setiap guru menerima bantuan Rp2 juta yang di transfer langsung ke rekening masing-masing.

Penyaluran tunjangan khusus di lakukan secara bertahap mulai Desember 2025 sampai Februari 2026. Bantuan ini membantu meringankan beban guru yang juga menjadi korban bencana.

Bantuan Perlengkapan Sekolah

Kemendikdasmen menyalurkan berbagai bantuan dalam bentuk barang untuk mendukung pemulihan pendidikan. Secara keseluruhan, peralatan sekolah telah tersalurkan sebanyak 27.000 paket.

Bantuan lainnya mencakup 147 tenda pendidikan dan 160 ruang kelas darurat. Kemendikdasmen juga mendistribusikan 212.000 eksemplar buku bacaan.

Dana dukungan psikososial sebesar Rp700 juta telah di salurkan. Dana operasional pendidikan darurat lebih dari Rp25 miliar juga telah di kucurkan.

“Secara keseluruhan peralatan sekolah telah tersalurkan sebanyak 27.000, tenda sebanyak 147, ruang kelas darurat sebanyak 160, buku bacaan sebanyak 212.000 eksemplar, dukungan psikososial 700 juta rupiah, dan dana operasional lebih dari 25 miliar rupiah,” terang Menteri Mu’ti.

54 Sekolah Belajar di Tenda

Kemendikdasmen menyiapkan 54 tenda pembelajaran untuk sekolah yang rusak parah. Rinciannya mencakup 14 tenda di Aceh, 21 tenda di Sumatera Barat, dan 19 tenda di Sumatera Utara.

Kegiatan belajar-mengajar di 54 sekolah tersebut masih akan di laksanakan di tenda hingga semester baru pada Januari 2026. Kondisi bangunan yang rusak berat membutuhkan waktu perbaikan yang cukup lama.

“Masih ada 54 sekolah yang memang belum bisa kita gunakan karena kerusakan yang sangat serius. Bahkan, sebagian sekolah sudah rusak total sehingga kegiatan belajar harus di lakukan di tenda,” kata Mu’ti.

Siswa yang belajar di tenda pengungsian nantinya tidak wajib mengenakan seragam ataupun sepatu. Kurikulum juga di rancang secara khusus sesuai kondisi darurat.

587 Sekolah Masih Dibersihkan

Proses pembersihan sekolah terus berlangsung di tiga provinsi terdampak. Sebanyak 516 sekolah di Aceh, 42 sekolah di Sumatera Barat, dan 29 sekolah di Sumatera Utara masih dalam proses pembersihan.

“Proses pembersihan terus kami lakukan karena tingkat kerusakan dan dampak banjir sangat berat sehingga membutuhkan waktu lebih lama di banding sekolah lainnya,” imbuh Mu’ti.

Selama proses pembersihan, Kemendikdasmen melakukan berbagai kegiatan untuk memastikan anak-anak dapat belajar. Target pembelajaran di mulai pada 5 Januari 2026.

Tim SPAB telah turun ke lapangan sejak musibah terjadi. Mereka bekerja sama dengan TNI-Polri, lembaga kemanusiaan, relawan, guru, murid, serta masyarakat umum dalam melakukan pendataan dan pembersihan sekolah.

Panduan Pendidikan Kebencanaan

Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKAP telah menyusun Panduan Implementasi Pendidikan Kebencanaan. Panduan ini menjadi rujukan bagi satuan pendidikan dalam meningkatkan kewaspadaan pada tahap prabencana, saat bencana, dan pascabencana.

Kepala BSKAP Toni Toharudin menjelaskan fokus kebijakan pada setiap fase pemulihan. Pada tiga bulan pertama, fokus di arahkan pada penyederhanaan kurikulum menjadi kompetensi minimum esensial.

“Pada tiga bulan pertama, fokus di arahkan pada penyederhanaan kurikulum menjadi kompetensi minimum esensial, penyediaan bahan belajar darurat, pembelajaran adaptif di ruang terbatas, dukungan psikososial, serta asesmen sederhana yang menekankan keamanan dan keterlibatan murid,” jelas Toni.

Selanjutnya, pada periode tiga hingga dua belas bulan, kebijakan di arahkan pada pemulihan kemampuan dasar murid. Kurikulum adaptif berbasis krisis, program remedial intensif, pembelajaran fleksibel, serta asesmen transisi berbasis portofolio di terapkan.

Koordinasi dengan Dinas Pendidikan

Kemendikdasmen menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh kepala dinas pendidikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rapat ini di ikuti oleh lebih dari 200 peserta dari dinas pendidikan provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak.

Koordinasi di fokuskan pada rekapitulasi dan validasi data sesuai kondisi lapangan. Percepatan pemulihan layanan pembelajaran melalui penyediaan tenda atau kelas darurat juga di bahas.

Penempatan sementara peserta didik di sekolah lain serta distribusi perlengkapan belajar menjadi fokus pertemuan. Klasifikasi dampak bencana pada satuan pendidikan di lakukan untuk menentukan kebutuhan penanganan.

“Setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda dalam menghadapi dampak bencana. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran dan ujian akhir semester di serahkan kepada dinas pendidikan provinsi serta kabupaten/kota agar kebijakan yang di ambil benar-benar sesuai dengan situasi di lapangan,” tutur Mu’ti.

Dukungan Psikososial untuk Siswa

Kemendikdasmen memfasilitasi dukungan psikososial bagi guru dan siswa yang terdampak bencana. Pelatihan bagi pendidik dan relawan juga di berikan untuk memastikan proses belajar berlangsung secara aman dan bermakna.

Dukungan psikososial terintegrasi dalam proses pembelajaran. Hal ini penting mengingat banyak siswa dan guru mengalami trauma akibat bencana.

Kondisi bencana tidak hanya memengaruhi infrastruktur fisik, tetapi juga mengganggu stabilitas psikologis peserta didik dan tenaga pendidik. Intervensi psikososial menjadi bagian penting dari pemulihan.

Penilaian perkembangan sosio-emosional murid di lakukan secara berkala. Remedial berkelanjutan di peruntukkan untuk murid yang terdampak berat secara psikologis.

Peta Jalan Kebijakan Pascabencana

Kemendikdasmen menyusun peta jalan kebijakan pascabencana untuk memastikan pemulihan pendidikan berlangsung secara berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan satuan pendidikan di masa depan.

Pada fase awal, fokus di arahkan pada penguatan koordinasi multipihak. Pendataan dampak dan kebutuhan satuan pendidikan di lakukan secara komprehensif.

Pengelolaan dan distribusi bantuan untuk memenuhi kebutuhan darurat menjadi prioritas. Kemendikdasmen memastikan setiap satuan pendidikan mendapat bantuan sesuai kebutuhan.

Memasuki tahap pemulihan, upaya di fokuskan pada rehabilitasi dan rekonstruksi satuan pendidikan. Penguatan satuan pendidikan agar lebih siap menghadapi risiko bencana di masa depan juga di lakukan.

Imbauan kepada Satuan Pendidikan

Kemendikdasmen mengimbau seluruh satuan pendidikan untuk terus memantau kondisi lingkungan sekolah. Koordinasi dengan unit pelaksana teknis Kemendikdasmen dan Dinas Pendidikan harus terus di lakukan.

Keselamatan harus di utamakan dalam setiap aktivitas pembelajaran. Satuan pendidikan di minta berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya di masing-masing wilayah.

Dengan berbagai langkah tersebut, Kemendikdasmen optimistis pembelajaran di daerah terdampak bencana dapat tetap terlaksana. Upaya ini menjadi bagian dari membangun kembali layanan pendidikan yang tangguh dan berkelanjutan.

“Peta jalan kebijakan pascabencana ini memastikan pemulihan pendidikan berlangsung secara berkelanjutan, tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan satuan pendidikan di masa depan,” ungkap Toni Toharudin.